Minahasa Selatan — Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terus mengambil langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah secara teknis dan terukur. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, dalam forum Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung baru-baru ini.
Dalam pemaparannya, Bupati Franky menyampaikan bahwa Pemkab Minsel berkomitmen untuk menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses penganggaran hingga pelaksanaan program kegiatan. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian penting dalam menjamin kualitas laporan keuangan daerah sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
"Upaya ini tidak semata untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," ujar Bupati.
Adapun strategi utama yang dituangkan dalam action plan pengelolaan keuangan daerah meliputi lima poin penting, yaitu: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan anggaran, menyelesaikan tindak lanjut atas temuan BPK RI, memperkuat sistem pengendalian intern, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Franky juga menegaskan bahwa capaian terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. "Untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan DPRD yang kami hormati," tuturnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk terus membangun sinergi dan memperkuat kolaborasi. "Dengan semangat kebersamaan, kita akan memiliki persepsi dan tujuan yang selaras dalam mengimplementasikan program dan kegiatan demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Minahasa Selatan," pungkasnya.